MAKASSAR, INFOCHANNEL – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan inovasi penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat di wilayah kepulauan melalui teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya.
Program tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, khususnya warga yang masih menghadapi keterbatasan pasokan air tawar.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, mengapresiasi perhatian pemerintah kota terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Menurutnya, desalinasi menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan mengingat sejumlah pulau memiliki populasi cukup padat dan menghadapi keterbatasan sumber air tawar.
“Desalinasi itu adalah proses air asin yang kemudian difilter menjadi air tawar atau siap minum. Ini memang salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Ray saat menghadiri rapat paripurna pemandangan Fraksi terhadap ranperda APBD Perubahan tahun 2026, rabu (30/9/2026).
Ia menyebut sejumlah pulau yang membutuhkan dukungan penyediaan air bersih, di antaranya Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng, Lumu-Lumu, Bonetambu dan Langkai.
Ray juga berharap teknologi serupa dapat dikembangkan di sejumlah pulau yang menjadi tujuan wisata, seperti Samalona dan Kapoposang.
Namun, ia mengingatkan pemerintah kota agar tidak hanya menyiapkan perangkat desalinasi, tetapi juga memperhitungkan biaya operasional dan perawatannya.
Menurutnya, peralatan yang bersentuhan langsung dengan air laut memiliki risiko korosi sehingga membutuhkan perawatan secara berkala agar dapat berfungsi optimal.
“Kami memberikan masukan agar alat ini disiapkan juga biaya maintenance-nya. Kita tahu alat-alat seperti itu yang bersentuhan dengan air laut mempunyai tingkat korosi yang cukup tinggi,” katanya.
Selain perangkat yang memadai, Ray menilai pemerintah perlu menyiapkan tenaga operasional yang memiliki kemampuan menjalankan sistem desalinasi serta anggaran untuk pemeliharaan maupun perbaikan apabila terjadi kerusakan.
Terkait dukungan anggaran, ia mengatakan DPRD Makassar akan melihat pengalokasian program tersebut dalam pagu anggaran pemerintah kota, termasuk kebutuhan pendukung agar fasilitas desalinasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Ray menilai persoalan air bersih bukan satu-satunya kebutuhan mendesak masyarakat kepulauan. Pembangunan dan perbaikan dermaga juga dinilai penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga.
Dermaga dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari akses pendidikan, pekerjaan hingga pelayanan kesehatan, terutama ketika terjadi kondisi darurat.
“Dermaga menjadi salah satu aspek utama dalam mengakses kepulauan. Mereka mau pergi sekolah, kantor, rumah sakit, terutama di waktu-waktu darurat, itu juga diperlukan,” jelasnya.
Ray menyebut pembangunan infrastruktur di wilayah laut tidak seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah kota. Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi berkelanjutan antara Pemkot Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia berharap aspirasi masyarakat kepulauan tidak berhenti pada pembahasan di tingkat kota, tetapi dapat diteruskan dan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan penanganan sesuai kewenangan masing-masing.(**)
