INFOCHANNEL.ID,MAKASSAR- Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Yulianto Badwi, menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Rabu (9/9/2026).
Agenda ini digelar guna memantau langsung efektivitas pelaksanaan program kerja pemerintah kota agar berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Makassar.
Dalam sambutannya, legislator yang meliputi wilayah Kecamatan Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Wajo, dan Sangkarrang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan merupakan instrumen penting dewan dalam mengawal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Forum ini dirancang interaktif agar warga dapat menyampaikan aspirasi maupun kendala secara langsung terkait program kepemudaan dan olahraga di wilayah masing-masing.
”Kegiatan pengawasan ini menjadi keharusan bagi seluruh anggota DPRD untuk memantau betul kinerja dinas terkait di dapilnya. Harapan kita, program yang dirancang OPD berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh warga,” ujar Yulianto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Syamsul Bahri, memaparkan empat pilar utama pelayanan instansinya: pembinaan prestasi olahraga bersama KONI, pembudayaan olahraga masyarakat (seperti senam RW dan olahraga tradisional), pengembangan pemuda berbasis organisasi (OKP), serta pemberdayaan pemuda melalui pelatihan wirausaha lorong, public speaking, hingga keterampilan barista.
Syamsul juga mengimbau warga untuk membantu kejelasan alas hak lahan fasilitas umum (fasum) agar Dispora dapat merealisasikan pembangunan sarana olahraga baru di wilayah permukiman.
Dari sudut pandang akademisi, Siti Rahmah Jabir menyoroti tren positif gaya hidup sehat yang kian menggandrungi pemuda Makassar.
Menurutnya, penyelenggaraan agenda besar seperti Makassar Half Marathon tidak sekadar memfasilitasi minat dan bakat olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan UMKM, perhotelan, dan sektor pariwisata daerah.
Kolaborasi erat antara fungsi pengawasan DPRD, eksekusi program Dispora, serta partisipasi aktif warga diharapkan mampu mendorong hadirnya kebijakan kepemudaan berbasis data (outcome-based budgeting) yang transparan, efektif, dan tepat sasaran di Kota Makassar.
