MAKASSAR, INFOCHANNEL – Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengular di hampir seluruh SPBU Kota Makassar memicu gelombang protes dari aliansi masyarakat. Menanggapi situasi tersebut, anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Hamzah Hamid, menyatakan dukungannya terhadap aksi masyarakat dan mendesak pimpinan legislatif untuk segera memanggil pihak Pertamina melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Hamzah menepis klaim General Manager Pertamina yang menyebut kisruh BBM ini murni dipicu oleh panic buying. Menurutnya, alasan tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, di mana warga harus mengantre hingga pagi hari dan banyak SPBU mengalami kekosongan pasokan.
”Saya justru tidak percaya sebelum ini diurai dalam RDP. Jangan sampai kita hanya diberi data manis di atas kertas, sementara di bawah SPBU kosong dan masyarakat mengantre panjang. Ini jelas ada kontradiksi,” ujar Hamzah saat diwawancarai di tengah aksi massa.
Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya permainan mafia BBM yang membelokkan alokasi pasokan di tengah jalan. “Jangan sampai mafianya ada di dalam. Mobil tangki keluar dari depo, tapi ‘kencing’ di tempat lain. Katanya kuota tidak berkurang, tetapi antrean panjang terus muncul. Berarti ke mana sisanya?” tegasnya.
Selain masalah BBM, Hamzah juga menyentil isu kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg yang mulai memprihatinkan hingga ke daerah tetangga seperti Kabupaten Gowa.
Terkait skema pembatasan ganjil-genap di SPBU yang menuai penolakan dari kalangan ojek online (ojol), Hamzah menilai kebijakan tersebut hanya boleh berlaku sementara untuk mengurangi kemacetan antrean.
”Sebagai solusi sementara untuk mengurai antrean mungkin bisa dipahami, tapi jangan berlaku seterusnya. Kasihan para pengemudi ojol dan warga harian. Saya sendiri sempat mengalami ditolak mengisi BBM karena pelat kendaraan tidak sesuai dengan jadwal hari itu, padahal bensin sudah mau habis,” ungkapnya.
Hamzah berharap RDP mendatang tidak hanya menghadirkan pimpinan Pertamina dan Hiswana Migas, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat sipil agar pembenahan distribusi energi di Makassar dapat dilakukan secara transparan dan tuntas.
