MAKASSAR, INFOCHANNEL — Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan akan mengawal ketat proses penyelesaian masalah kebutuhan dasar yang saat ini tengah berdampak pada masyarakat luas. Langkah tegas berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pemanggilan pihak-pihak terkait siap dilakukan jika persoalan tidak kunjung terurai dalam waktu dekat.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Asman, menyampaikan bahwa saat ini penanganan persoalan tersebut sedang ditangani oleh aparat penegak hukum serta stakeholders terkait melalui Satuan Tugas (Satgas) yang baru saja dibentuk. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, LSM, hingga media untuk ikut aktif melakukan pengawasan.
”Prosesnya sementara didalami oleh stakeholders dan aparat hukum. Tugas kita semua—masyarakat, DPRD, LSM, mahasiswa, dan wartawan—adalah ikut terlibat memantau perkembangan prosesnya,” ujar Asman senin ( 14/09/2026) usai menerima aksi unjuk rasa element masyarakat yang resah terhadap kelangkaan BBM dan LPG di sul-sel.
Menanggapi tuntutan aksi massa yang meminta DPRD segera menggelar RDP, Asman menjelaskan bahwa pihak legislatif memberikan ruang dan waktu bagi Satgas untuk mulai bekerja di lapangan. Meski demikian, evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan adanya progres nyata.
”Sesuai arahan, biarkan Satgas bekerja dulu dalam waktu dekat ini. Kita lihat bagaimana hasilnya dan akan evaluasi terus. Kalau tidak ada hasilnya, kita ambil langkah strategis yang lebih tegas, kita panggil pihak terkait jika diperlukan,” tegasnya.
Asman menekankan bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan cepat karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang memicu dampak berantai, mulai dari antrean hingga dinamika harga di lapangan. DPRD Sulsel berharap kehadiran Satgas lintas instansi ini dapat menjadi solusi konkrit atas permasalahan yang dialami warga.
