BANDUNG, INFOCHANNEL — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan pendampingan percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan KPU Jabar serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri oleh jajaran komisioner, staf pegawai KPU Jabar, serta jajaran komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Turut hadir mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kasubbag Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kajati Jabar, Gumilar Dawandi, S.H., M.H.
Dalam arahannya, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Aneu Nursifah, menegaskan bahwa Zona Integritas harus berawal dari kesadaran individu. Menurutnya, kesadaran moral untuk malu melakukan korupsi maupun gratifikasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
”Jika hal ini tercipta, maka kepercayaan masyarakat terhadap sebuah instansi, khususnya KPU, akan menjadi lebih baik,” ujar Aneu.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak mengabaikan peran masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Kita bersyukur ada banyak pihak yang mengawasi, salah satunya adalah kejaksaan. Tetapi jangan kita melupakan masyarakat yang semuanya mengawasi perilaku dan tindakan kita semua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Aneu mendorong terciptanya kultur saling peduli dan berani menegur rekan kerja guna mencegah pelanggaran hukum yang dapat mencoreng nama baik pribadi maupun institusi.
“Zona integritas bukan sekadar predikat yang ingin diraih, melainkan prinsip yang harus hidup dalam setiap tindakan dan didasari dari hati,” imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Kasubbag Perencanaan Kajati Jabar, Gumilar Dawandi, mengajak seluruh jajaran KPU untuk memperkuat sinergi dari tingkat pimpinan hingga staf.
”Mari saling bersinergi untuk menciptakan zona integritas, dari pimpinan tertinggi hingga staf yang paling bawah, agar hal yang kita inginkan bersama—KPU bersih dari tindakan korupsi dan gratifikasi—dapat terwujud,” tuturnya.


















